Warga Bonder Tuntut Program Bedah Rumah Ancam Segel Kantor PU

Warga Bonder Tuntut Program Bedah Rumah

Ancam Segel Kantor PU

PRAYA – Perwakilan warga yang didampingi aparatur Desa Bonder, Praya Barat Lombok Tengah (Loteng) mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM setempat, kemarin (25/7). Mereka menuntut dinas bersangkutan, merealisasikan program bedah rumah, sesuai usulan yang sudah disampaikan.

“Kami yang duluan mengusulkan, malah desa lain yang dapat. Ada apa ini,” kata Kepala Desa (kades) Bonder Hamzan, di aula pertemuan Bidang Cipta Karya Dinas PU dan ESDM, Loteng.

Kosongnya program itu, kata Hamzan membuat dirinya menjadi bulan-bulanan warganya sendiri. Karena, warga tahunya program tersebut dikawal dan dikontrol pemerintah desa. Di sisi lain, pemerintah desa tidak bisa berbuat banyak, lantaran program itu sepenuhnya ada ditangan Bidang Cipta Karya.

Ia pun mendesak, agar PU, merealisasikan program tersebut di tahun 2017 mendatang. Jika tidak, maka pihaknya mengancam akan membawa massa yang lebih besar lagi.

“Kami akan menyegel kantor Dinas PU dan ESDM, lalu kami akan menginap di kantor ini. Ingat itu baik-baik, ini bukan ancaman, tapi lihat saja,” ancam Hamzan di hadapan Kabid Cipta Karya Lalu Firman Wijaya dan Kasi Pemukiman dan Perumahan, Supriadin.

Total rumah tidak layak huni yang diusulkan pemerintah Desa Bonder, kata Hamzan sebanyak 881 unit, merata di seluruh dusun. Kondisi kemiskinan di desanya diperparah setelah beberapa bulan lalu ratusan hektare lahan pertanian, mengalami gagal panen karena terserang hama wereng coklat.

“Kalau di tahun 2017 mendatang, program bedah rumah ini tidak direalisasikan, maka sama artinya Dinas PU dan ESDM, menurunkan jabatan saya sebagai kades,” katanya.

Hal senada dikatakan Kepala Dusun Buras Desa Bonder Mahrip. Dikatakannya, aparatur desa dari tingkat kades dan kadus dipertaruhkan jabatannya masing-masing, gara-gara program tersebut. Di satu sisi, bidang Cipta Karya seolah-olah tidak mau tahu.

“Jujur, kami merasa malu,” keluhnya.

 Menanggapi persoalan itu, Kabid Cipta Karya Lalu Firman Wijaya mengatakan, dokumen usulan bantuan yang dimaksud, memang sudah ada ditangannya. Hanya saja, tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan pemerintah.

“Harusnya, ada foto rumah, siapa pemiliknya dan bagaimana kondisinya.

Jangan data nama saja,” katanya.

Penentuan lolos atau tidaknya, kata Firman bukan di tangan PU dan ESDM, apalagi Bidang Cipta Karya. Tapi, ditangan pusat dan provinsi. Karena bantuan yang satu itu, anggarannya bersumber dari APBN dan APBD provinsi. Sisanya, APBD kabupaten. “Insya Allah, mudah-mudahan bisa direalisasikan tahun depan.

Mohon kades tetap memonitor dan mengkonfirmasi kami,” serunya. (dss/r3)